PANDEGLANG, BANTEN, – diduga terjadi pembohongan publik, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Pandeglang diserbu sejumlah massa aksi unjuk rasa, Kamis (6/7/2023).
Para pendemo menduga program budi daya tanaman umbi porang di Kabupaten Pandeglang dapat menimbulkan terhadap kerugian keuangan negara.
Pasalnya, Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM ) pengelolaan Umbi porang di Kecamatan Panimbang, hingga saat ini tak berjalan optimal. Bahkan pendemo menuding oknum Kepala DKUKMPP Pandeglang melakukan pembohongan publik.
“Dalam melaksanakan pelayanan publik di instansi sebuah Daerah, seorang pejabat seharusnya memberikan informasi dan jaminan yang baik bagi masyarakatnya, bukan berbohong,” kata Aris Doris yang kerap disebut aktivis peci merah dalam orasinya.
Lebih lanjut Doris mengatakan, seorang kepala dinas tidak semestinya berbohong dalam memberikan keterangan tentang berjalan atau tidaknya produktivitas SIKM Porang itu.
“Kami dari pihak sosial kontrol merasa dibohongi, pihak DKUKMPP yang disinyalir berupaya mengkelabui kami ketika bertanya tentang tidak beroperasinya SIKM tersebut, dan kamipun sudah cross cek kebenaran yang disampaikan kepala dinas, ternyata semua itu bohong, adapun kegiatan di sentra industri umbi porang yang dilaksanakan itu diduga hanya sebatas cara untuk mengkelabui publik,” jelas Doris.
Hal senada juga disampaikan orator aksi lainnya, Aning Hidayat dengan mengatakan kalau pihaknya akan terus memantau kegiatan SIKM itu semata mata ingin memastikan apa yang sudah dikatakan kepala daerah kabupaten Pandeglang pasca peresmian sekaligus uji coba mesin pengolahan umbi porang di bulan yang lalu.
“Bupati Pandeglang pernah mengatakan kepada publik, bahwasanya SIKM Umbi porang tersebut akan beroperasi sebelum bulan Juni 2023, paktanya yang disampaikan Bupati itu belum terbukti, saat ini yang kami tau malah terjadi konflik antara pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang dengan pihak para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang disebabkan awal salah tunjuk pengelolaan SIKM itu,” ungkap Aning. (tim)
