SERANG, DIALEKTIKANEWS, – Lembaga Bantuan Hukum Aspirasi Rakyat Bersatu ( LBH ARB ) DPD Banten dengan tegas menolak pemindahan Badak Jawa _(Rhinoceros sondaicus)_ dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Seperti yang disampaikan dalam forum COP31 di Antalya, Turki.
Kepada media ini Ketua DPD LBH ARB Banten, Rudison yang akrab disapa Rudi ini pun menyatakan dengan tegas alasan penolakan tersebut, karena badak jawa yang ada di kawasan Ujung Kulon merupakan Habitat Alami dan Warisan Banten.
Badak Jawa adalah identitas ekologis Banten dan Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO karena keunikan habitatnya.
“Memindahkan Badak Jawa keluar dari habitat aslinya sama saja dengan mencabut warisan ekologis Banten, ” Ungkap Rudi
Dikatakan Rudi, wacana pemindahan badak jawa dinilainya tidak berdasar pada kajian Ilmiah yang Transparan.
“Hingga hari ini tidak ada kajian ilmiah terbuka yang membuktikan bahwa Alas Purwo layak sebagai habitat baru Badak Jawa,” Tandasnya
Pemerintah sendiri mengakui rencana ini masih wacana dan belum ada keputusan resmi.
“Kebijakan konservasi tidak boleh dibangun di atas asumsi dan pernyataan politik, tetapi harus di atas sains, ” Cetus Rudi
Justru kata Rudi, jika pemindahan badak jawa itu terjadi, pihaknya mengkhawatirkan akan adanya resiko kematian dan kepunahan habitat badak jawa itu sendiri.
“Translokasi lintas pulau memiliki risiko sangat tinggi: stres, cedera, kematian saat penangkapan dan perjalanan, hingga gagal adaptasi. Jika tujuan pemerintah adalah menyelamatkan Badak Jawa dari kepunahan, maka memindahkannya dengan risiko kematian justru bertentangan dengan tujuan itu sendiri, ” Paparnya
Mengabaikan Suara Masyarakat Banten
Terlebih lagi ungkap Rudi, wacana pemindahan badak cula satu ini pun disampaikan tanpa melibatkan masyarakat Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, dan pegiat lingkungan di Banten.
“Ini adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip partisipasi publik dan keadilan ekologis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945,” Imbuhnya
Melanggar Prinsip Konservasi
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi harus mengutamakan perlindungan habitat asli dan populasi di habitatnya _(in-situ)_, bukan memindahkan satwa ke habitat yang belum terbukti layak.
Oleh karena itu, tegas Rudi LBH ARB DPD Banten menuntut :
1. Pemerintah menghentikan wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo;
2. Pemerintah fokus pada penguatan perlindungan Ujung Kulon: penambahan personel pengamanan, pencegahan perburuan, mitigasi bencana, dan pemulihan habitat;
3. Pemerintah membuka seluruh dokumen dan kajian terkait wacana ini kepada publik;
4. Pemerintah melibatkan masyarakat Banten dalam setiap kebijakan yang menyangkut Badak Jawa dan Ujung Kulon.
“Badak Jawa adalah milik Banten, milik Indonesia, dan milik dunia. Ia harus dilindungi di rumahnya sendiri, di Ujung Kulon, bukan dipindahkan atas nama penyelamatan yang belum terbukti, ” tukasnya seraya menyeeukan jika LBH ARB DPD Banten siap melakukan advokasi hukum dan mengawal perjuangan ini bersama masyarakat Banten.
Wartawan: Dk, Editor: Red

Tinggalkan Balasan