PANDEGLANG, DIALEKTIKANEWS – Yayasan Gerakan Masyarakat Lestari (GEMARI), menyatakan sikap tegas menolak penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), karena berpotensi mengancam ekosistem, kawasan konservasi, serta wilayah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon.
Sikap ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten.
Berdasarkan penelaahan awal terhadap informasi dan peta lampiran keputusan tersebut, terdapat penandaan wilayah perairan yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah, khususnya terkait kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem Ujung Kulon.
GEMARI memandang persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi penetapan wilayah pertambangan, melainkan menyangkut masa depan lingkungan hidup dan keberlangsungan salah satu satwa paling langka di dunia, yaitu Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Ujung Kulon Bukan Sekedar Wilayah Geografis Melainkan Warisan Ekologis Bangsa
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya menjadi tanggung jawab besar Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, setiap kebijakan pemanfaatan ruang yang berpotensi memengaruhi kawasan ini wajib didasarkan pada kajian ekologis yang menyeluruh, transparan, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
“Kami mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah, ” Ungkap Ketua Gemari, Yudi wahyudin kepada media ini, Selasa, (17/11/2026)
Di satu sisi, kata Yudi, pemerintah berbicara tentang penyelamatan Badak Jawa dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun di sisi lain, muncul kebijakan penetapan wilayah pertambangan yang memerlukan penjelasan serius mengenai kesesuaian ruang, potensi dampak lingkungan, dan perlindungan ekosistem Ujung Kulon.
“Jangan sampai negara sibuk menyelamatkan Badak Jawa, tetapi justru mengabaikan perlindungan terhadap rumah tempat satwa tersebut hidup, ” tegasnya
Enam Tuntutan Resmi Gemari
Atas dasar kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, GEMARI menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Menolak penetapan WUP pada wilayah yang terbukti mengancam ekosistem Ujung Kulon, termasuk kawasan konservasi, habitat Badak Jawa, dan wilayah penyangganya.
2. Mendesak Menteri ESDM melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya terhadap wilayah yang berpotensi menimbulkan ancaman ekologis.
3. Meminta pemerintah membuka seluruh informasi peta koordinat WUP, termasuk dokumen kajian, dasar penetapan, dan pertimbangan lingkungan yang digunakan.
4. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan resmi mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.
5. Meminta penghentian proses perizinan pertambangan pada area yang terbukti bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi, sampai persoalan tersebut diselesaikan secara hukum.
6. Mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.
Pembangunan Tidak Boleh Menghancurkan Masa Depan Ekologis
GEMARI menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.
Kekayaan alam bukan hanya dinilai dari potensi mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut.
“Kita tidak boleh mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang hanya demi keuntungan ekonomi jangka pendek, ” tambah Yudi
Lebih lanjut kata Yudi, Gemari mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, komunitas konservasi, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal persoalan ini.
“Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah yang aman bagi Badak Jawa, bukan menjadi ruang yang dipertaruhkan atas nama investasi, ” Cetusnya seraya menambahkan, kalau Badak Jawa Bukan Taruhan Investasi
” Bagi GEMARI, menjaga kelestarian alam bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral dan tanggung jawab sejarah, ” Tutup yudi
Wartawan: Jun, Editor: Dhank

Tinggalkan Balasan