PANDEGLANG, DIALEKTIKANEWS, – Aktivis dari aliansi Peleton Pemuda Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa menyoal dugaan mark up harga komoditi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di depan Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (15/9/2022).
Dalam orasinya aktivis menduga terdapat konspirasi penyedia komoditi dengan agen selaku penyalur bantuan.
“Bukan soal harga komoditi yang melambung tinggi akan tetapi dugaan juga terjadi pada penggesekan pembelanjaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum jadwal penyaluran BPNT di Kecamatan Labuan dengan menggunakan Mesin Electronic Data Capture (EDC) milik Agen EWaroeng Rancateureup,” ungkap Tb. Aujani salah satu Pendemo A
ujani menuturkan, penggesekan awal sebelum jadwal distribusi, itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan.
Masih kata dia, transaksi yang dilakukan Agen EWaroeng Desa Rancateurep dan Desa Caringin, dilakukan hanya pada saat pendistribusian BPNT saja.
“Kami menganggap agen tersebut tidak layak sebagai mitra Bank BTN. Dan sudah seharusnya Bank BTN menarik mesin EDC di agen tersebut,” pintanya
Hal senada dikatakan aktivis, Aris Doris. Dimana ia mencurigai distribusi BPNT Pagu Bulan Juni – Juli terjadi mark up harga yang luar biasa disetiap varian komoditi yang jauh dari harga pasar.
Ia juga menduga pihak supliyer Program BPNT di Kecamatan Labuan, hanya mementingkan keuntungan pribadi, daripada memberikan mutu dan kualitas yang bagus untuk KPM.
“Kami merasa timkor BPNT di Kecamatan Labuan, tidak tegas. Patut diduga bermain mata dengan supliyer,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut aktivis yang kerap menyuarakan aspirasi melalui aksi unras itu pun menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memeriksa dan menangkap agen EWaroeng BPNT Desa Rancateureup dan Desa Caringin Kecamatan Labuan.
“Kami juga mendesak agar Timkor BPNT Kecamatan Labuan , turut diperiksa, karena kami menduga ada kongkalingkong dengan suplier BPNT. “Cabut mesin EDC dan ganti Agen EWaroeng Desa Rancateureup dan Caringin,” timpalnya
Doris, berharap dengan adanya dugaan tersebut, pihaknya meminta pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, menyikapinya.
“Evaluasi dan periksa agen serta suplier BPNT di Kecamatan Labuan. “Kalau tuntutan kami tidak digubris, kami akan melakukan aksi lagi dengan massa yang lebih besar,” tutupnya.***
