PANDEGLANG, BANTEN, – Sebanyak 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pandeglang menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta, Jumat (17/12/2021).
Maksud dan tujuan kedatangan ke 21 PAC PPP tersebut tiada lain untuk mempertanyakan keabsahan dan dasar pengangkatan saudara Supriadi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Pandeglang, yang mereka nilai cacat hukum, lantaran bertentangan dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pandeglang yang telah berlangsung beberapa pekan lalu.
“Kami pertanyakan keputusan DPP yang telah menunjuk dan memutuskan Saudara Supriadi menjadi Ketua DPC Pandeglang. Padahal hasil Muscab lalu yang mendapat suara terbanyak itu Pak H Mulyadi,” terang Muslih seorang Pengurus PPP dan juga masuk dalam susunan Formatur hasil Muscab DPC PPP Kabupaten Pandeglang.
Ke 21 kader pengurus PAC Kabupaten Pandeglang juga mengancam akan mengundurkan diri dari kepengurusan partai, jika pihak DPP PPP memaksakan kehendaknya menunjuk Supriadi sebagai Ketua DPC PPP di Kabupaten Pandeglang.
Akan tetapi kata Muslih, para pengurus di 21 PAC akan terus membesarkan partai jika DPP PPP mengesahkan hasil Muscab dengan menetapkan H Mulyadi sebagai Ketua DPC PPP Pandeglang, berdasarkan raihan suara terbanyak dalam Muscab tersebut.
Hal senada juga dikatakan Padma kepada awak media, yang menuding dan menduga berkas hasil Muscab yang diajukan pihak Supriadi ke DPP PPP adalah berkas palsu.
“Diduga ada indikasi pemalsuan tandatangan tim formatur, yang menjadi dasar peng SK an Saudara Supriadi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Pandeglang,” terang Padma
Dijelaskan Padma, dugaan berkas palsu itu ditengarai dari adanya pemalsuan tanda tangan tim formatur pada berkas yg dikirim ke DPP PPP, oleh tim formatur Saudara Supriadi.
“Dugaan pemalsuan tanda tangan itu ditemukan setelah beberapa tim formatur dan 21 pengurus PAC PPP mendatangi kantor DPP PPP pada hari Jumat kemarin,” tukasnya
Lebih lanjut ujar Padma, guna mengklarifikasi adanya dugaan pemalsuan tanda tangan tim formatur oleh pihak kubu Supriadi, pihaknya meminta DPP PPP membuka berkas yang diajukan tersebut. Dan Faktanya diketahui dalam berkas yang diajukan terdapat tiga nama tim formatur yang dicatut tanda tangannya untuk memuluskan usulan ajuan jabatan ketua DPC PPP, Supriadi ke DPP di Jakarta tersebut.
“Tiga orang yang menjadi tim formatur Muscab itu pun turut serta ke DPP PPP, dan spontan merasa kaget setelah mengetahui ada tanda tangan dalam berkas usulan itu, padahal tidak pernah menandatangani berkas yang dibawa panitia Muscab PPP Kabupaten Pandeglang atas nama Ahmad Fauzi dari tim DPW PPP Banten tersebut,” pungkasnya.
Diakhir pernyataannya Padma mengaku merasa kecewa atas keputusan DPP PPP yang telah mengesahkan Saudara Supriadi kembali menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Pandeglang yang dianggap tidak mendasar dan mencoreng nilai – nilai demokrasi.
“Jelas ini pelecehan terhadap demokrasi. Bagaimana bisa Partai sebesar PPP dalam memutuskan seorang Ketua bukan berdasarkan Muscab yang sudah sesuai prosedur demokrasi dan konstitusi partai,” pungkasnya.***
